JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. (H.C) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) meminta Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk memantau langsung dan mengawal pengukuran dan penimbangan bayi di Posyandu.
Permintaan Hasto Wardoyo tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan Sofyan Edi terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kota Malang yang prevalensinya berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angkanya 25,7 persen.
Pantauan langsung pengukuran bayi menurut Hasto perlu dilakukan agar Bidan dapat mengukur Balita dengan baik dan benar sesuai standar kesehatan.
“Yang untuk pengukuran SSGI tahun 2022 mohon bisa dikawal betul karena yang mengukur Bidan Kota Malang, bayi yang diukur juga bayi Kota Malang. Sehingga harapannya mendekati kenyataan hasilnya nanti,” kata Dokter Hasto.
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko beraudiensi ke kantor BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, Kamis (20/10/2022).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) yang didampingi Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN Eka Sulistia Ediningsih dan Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN Wahidah, Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN dr. Fajar Firdawati, dan PO Program dan Kegiatan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Pusat dr. Lucy Widasari, M.Sidi ruang rapat Sekretariat Stunting.
Sofyan yang datang didampingi istri Ely Estiningtyas Jarwoko yang juga sekaligus Wakil Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Malang meminta arahan dan masukan kepada Kepala BKKBN mengenai langkah apa yang harus diambil oleh pihaknya untuk menekan prevalensi stunting di Kota Malang. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Kota Malang masih di angka 25,7%.
“Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperkecil angka stunting dari survei itu. Sekiranya ada hal-hal yang kami bisa terima informasinya dari Pak Kepala BKKBN,” kata Sofyan.
Sofyan menjelaskan, Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan sejumlah kegiatan urun rembug stunting pada 2023 bersama dinas terkait. Kegiatan tersebut juga telah dibahas oleh DPRD Kota Malang.
Adapun kegiatan tersebut antara lain Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan anggaran Rp450 juta, Publikasi Pencegahan Stunting oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan anggaran Rp500 juta, Perbaikan Sanitasi oleh dinas PUPR dengan anggaran Rp6,4 miliar dan Pelatihan Pengasuhan Stimulasi Penanganan Stunting Bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp50 juta.
Sofyan pun berharap dengan rangkaian kegiatan tersebut dapat menekan prevalensi stunting di Kota Malang. Adapun target penurunan prevalensi stunting di Kota Malang pada tahun 2022 yakni 22,5%, tahun 2023 yakni 18,8%, dan tahun 2024 sebesar 15,1%.
“Harapannya 2024 bisa mencapi target yang diharapkan. Saya meminta masukan kepada Bapak Kepala BKKBN mengenai kegiatan yang sudah kami buat. Intinya agar stunting di Kota Malang jangan sampai 25,7% seperti sekarang,” ucapnya.
Selain meminta Wakil Walikota Malang untuk mengawal pengukuran bayi di Posyandu, Dokter Hasto juga mengimbau agar Wakil Walikota Malang mengumpulkan para Bidan sebelum pengukuran Bayi dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan dan pelatihan agar hasil pengukurannya yang menjadi survei SSGI tahun 2022 dapat akurat.
Dokter Hasto pun menilai rencana kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang terkait Percepatan Penurunan Stunting sudah sangat baik. Hanya saja Dokter Hasto meminta agar kegiatan yang dilakukan lebih menyasar pada keluarga yang berisiko stunting.
“Misalnya ibu hamil, pasangan usia subur yang akan hamil, keluarga yang sanitasinya tidak baik, tidak memiliki jamban dan air bersih. Itu yang perlu diperhatikan,” ucapnya.
Dokter Hasto pun berharap agar Pemerintah Kota Malang dapat menyerap dengan baik anggaran Bantuan Operasional KB (BOKB) yang diberikan pemerintah pusat untuk menyasar keluarga berisiko stunting.
Selanjutnya, sambung Dokter Hasto, Dinas KB dan Dinas Sosial Kota Malang harus benar-benar mendata apakah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah tepat sasaran dan menyasar keluarga yang berisiko tinggi stunting. Sebab temuan yang ada di lapangan menunjukan bahwa penerima PKH tidak tepat sasaran.
“Jadi kepala Dinas KB dan Kepala Dinas Sosialnya harus duduk bersama, kalau itu udah ketemu keren. Presiden melalui Kementerian Keuangan juga sudah mendukung bahwa dana darurat yang biasa digunakan untuk bencana di daerah bisa digunakan untuk penanganan stunting,” ungkapnya.
Jika seluruh program tersebut telah terlaksana dengan baik, Dokter Hasto pun optimistis jika prevalensi stunting di Kota Malang akan mencapai target 15,1% pada 2024 mendatang. n
Penulis: FBA
Editor: ANW
